Bantuan Hukum diberikan kepada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan pejabat negara dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Bentuk bantuan hukum meliputi litigasi (Kejaksaan bertindak sebagai kuasa hukum negara di pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, negosiasi, atau mekanisme alternatif lainnya).
Hubungi Kami

Pertimbangan Hukum diberikan dalam bentuk pendapat hukum terhadap suatu permasalahan yang diajukan oleh instansi pemerintah atau BUMN/BUMD. Bentuk layanan ini mencakup Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) untuk membantu penyusunan kebijakan atau keputusan hukum strategis.
Hubungi Kami

Tindakan Hukum Lain bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum negara, termasuk pemulihan dan penyelamatan aset negara, fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemerintah dan pihak lain, serta mendukung pengelolaan keuangan negara agar sesuai dengan prinsip good governance.
Hubungi Kami

Pelayanan Hukum diberikan kepada masyarakat, instansi pemerintah, maupun badan usaha yang membutuhkan informasi atau konsultasi mengenai aspek hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Layanan ini mencakup sosialisasi hukum dan konsultasi hukum terkait permasalahan hukum di bidang ini.
Hubungi Kami